Catatan Rizal Mallarangeng dan Harapan untuk Pilpres 2009

Setelah ikut ‘tenggelam’ dalam emosi dan euphoria kemenangan Barack Obama beberapa waktu lalu, akhirnya saya kembali mengikuti percaturan politik di tanah air yang saya sangat cintai ini. Tidak sepenuhnya mengobservasi memang, karena jujur saja saya masih sedikit skeptis dengan kondisi politik khususnya yang berkaitan dengan Pilpres 2009. Di satu sisi, saya merasa ada stagnansi dengan munculnya calon yang itu-itu lagi, apalagi mereka yang sudah pernah terbukti ’gagal’ memimpin Indonesia (tanpa bermaksud menyepelekan jasa mereka, saya masih sangat menghormati kontribusi mereka, setinggi-tingginya). Saya hanya berharap, wajah-wajah lama yang dengan yakin mencalonkan dirinya kembali telah benar-benar sadar mengenai esensi politik sebagai seni untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan suatu bangsa, bukan sekedar arena permainan untuk berebut kekuasaan dan membagi kepentingan dengan golongan-golongan tertentu. Semoga. Amiin. Saya benar-benar berdoa untuk ini.

Di sisi lain, ada semacam atmosfer baru dengan munculnya wajah-wajah baru dan ’muda’ yang secara mengejutkan muncul ke permukaan dan menyatakan siap menjadi pemimpin bangsa sebagai presiden. Jujur, saya—dan mungkin sebagian orang—merasa agak aneh dengan keadaan ini. Entah karena sudah terbiasa dengan kondisi politik Indonesia yang monoton dan jarang ada progres, karena menganggap calon-calon fresh itu hanya sebagai imbas dari ’Obama-effect’, karena terlalu pesimis, atau karena alasan lain. Entahlah. Saya juga tak berusaha mencari tahu darimana perasaan ini berasal. Yang jelas suasana ’baru’ ini belum membuat saya benar-benar yakin. Justru malah menjadikan saya bertanya-tanya, ”Kenapa sih baru sekarang orang-orang baru tiba-tiba muncul?” Yah, saya tahu pertanyaan saya itu tidak sepenuhnya relevan. Lebih baik terjadi sekarang daripada besok dan entah kapan lagi bukan? Yang jelas, munculnya wajah baru melalui iklan membuat saya sedikit muak karena seakan-akan mereka hanya adu popularitas (sebagai imbas dari adanya tren menjadikan selebritis sebagai caleg, cagub, atau calon bupati. Dari selebritis yang tampak kritis sampai selebritis yang cuma asal tenar). Hmm, setidaknya kita memiliki makin banyak pilihan bukan? Bukti demokrasi yang sedang tumbuh.

Namun, beberapa hari yang lalu keyakinan saya mulai bertambah sedikit demi sedikit bahwa Indonesia juga akan memiliki semangat baru (dari wajah baru atau sekalipun dari wajah lama). Dan yang membuat saya heran, keyakinan ini bertambah setelah saya menjelajah Youtube dan Facebook di internet.

Begini ceritanya.

Beberapa waktu lalu saya menonton dengan perasaan ikut terhanyut (yah, terkadang saya memang sentimental, khususnya bila melihat sesuatu yang berhubungan dengan perjuangan minoritas atau kemanusiaan) melihat pidato kemenangan Obama dan sambutan pendukungnya di Grant Park melalui Youtube, kekaguman itu terus ada di benak saya terlebih saat saya menonton pidato pengakuan kekalahan yang sangat berkelas oleh John McCain. Salut.

Namun, perasaan kagum itu ’rusak’ dan berganti ’malu’ saat hari berikutnya saya membaca di koran tentang aksi tuduh menuduh adanya kecurangan lawan dalam pemilihan cagup-cawagup Jawa Timur antara Pakde Karwo dan Khofifah karena masalah perhitungan suara yang selisihnya tipis dan di bawah standar error quick count. Kejadian ini juga mengingatkan saya dengan peristiwa serupa dan lebih parah karena melibatkan tindakan anarkis di provinsi lain sebelumnya. Apakah mental untuk menyadari posisi diri dan berjiwa besar memang tidak dimiliki para pejabat? Apakah para pejabat sebenarnya adalah kumpulan orang-orang yang tidak pantas memikul tugas berat dan mulia sebagai wakil rakyat? Kita sudah kecewa dan akhirnya lelah dengan pemikiran itu.

Untungnya, saat saya membuka account Facebook saya, saya mendapat ’pencerahan’. Saya tidak menyangka bahwa sedikit pencerahan ini justru datang dari orang yang sebelumnya tidak saya percayai. Tanpa bermaksud berkampanye atau mempromosikan seorang calon, saya kagum terhadap Rizal Mallarangeng, yang dengan diksi yang mengesankan bagi saya, mengumumkan pengunduran dirinya dari Pilpres 2009 melalui Facebook notes. Berikut saya copy langsung dari Facebook;

Farewell, My Friends

Yesterday at 5:56pm

Oleh: Rizal Mallarangeng

Saya sudah mencoba dan ternyata memang belum bisa.

Sejak Juli kemarin saya telah menerapkan serangkaian metode kampanye untuk menggugah dan mencari dukungan masyarakat akan perlunya kandidat presiden dari generasi baru. Saya sudah mencoba meyakinkan publik bahwa anak-anak muda juga pantas untuk dipertimbangkan sebagai calon-calon pemimpin pada Pemilu 2009.

Saya melakukannya dengan berbagai cara, dengan iklan di televisi nasional, dalam berbagai acara dialog di radio, tv, koran dan majalah, dalam pertemuan serta keterlibatan di berbagai forum diskusi di banyak penjuru tanah air, dengan penerbitan buku, serta dengan Facebook, Youtube, dan berbagai forum di Internet.

Sejauh ini saya cukup senang bahwa dalam beberapa pembicaraan di tingkat nasional, isu tentang generasi muda dan alternatif kepemimpinan sudah menjadi bagian dari pembicaraan publik. Bahkan, setelah saya mulai awal Juli lalu, beberapa kandidat dari generasi muda, seperti Fadjroel Rahman dan Yuddy Chrisnadi, juga kemudian mendeklarasikan diri sebagai pemimpin alternatif untuk Pemilu 2009. Kepada mereka berdua, saya ingin memberi salut dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Dan saya tahu bahwa sebenarnya selain mereka berdua ada banyak anak muda di dalam dan di luar partai yang sanggup dan pantas dipertimbangkan untuk mulai memegang peranan penting di negeri yang kita cintai ini.

Selain itu, dalam banyak perjalanan saya bertemu dengan begitu banyak pihak di berbagai daerah, saya kadang terkesima dan terharu dengan sambutan dan harapan yang disampaikan kepada saya. Beberapa kali saya sempat termenung. For whom the bell tolls, demikian salah satu judul novel Ernest Hemingway. Bagi saya, kepada merekalah dan kepada begitu banyak orang yang merindukan adanya penyegaran, perubahan serta perbaikan hidup, saya ingin menawarkan sebuah harapan. My bell tolls for them.

Tetapi saya juga harus membaca dan menerima fakta-fakta. Dalam dunia politik, apalagi kalau sudah mulai mendapat panggung, kadang kita mulai gampang lupa diri, tak mudah untuk melihat cermin. Karena itulah, setelah mencoba beberapa bulan, saya menguji dan menilai apa yang telah saya lakukan dengan metode modern, yaitu dengan survei akademik. Saya memilih metode ini agar fakta-fakta yang sampai tidak hanya mencerminkan harapan saya semata, tetapi merefleksikan kenyataan yang sebenarnya.

Ternyata, dalam dua kali survei nasional (yang terakhir minggu lalu), dukungan yang saya peroleh belum cukup untuk mencapai momentum yang saya inginkan. Setelah saya mencoba selama lebih 3 bulan, jarak dukungan yang mampu saya dapatkan masih sangat jauh tertinggal ketimbang dukungan kepada dua tokoh senior di papan teratas, yaitu SBY dan Megawati. Sudah ada pergerakan naik memang, terutama dalam soal popularitas atau kedikenalan. Namun dalam soal elektabilitas, angkanya masih sangat jauh, sedemikian rupa sehingga jalan yang ada terlalu terjal bagi saya untuk mengejar ke posisi yang cukup serius. Ditambah dengan pembatasan baru dalam undang-undang, yaitu persyaratan perolehan dukungan 25% suara nasional atau 20% kursi di DPR dari partai pendukung untuk dapat menjadi capres, maka hampir semua pintu sudah tertutup.

Berhadapan dengan kenyataan demikian, saya harus mengambil sikap: jalan terus, against all odds, atau mundur dengan baik. Saya memilih yang kedua dan bersikap realistis. Tidak mudah, memang. Tapi itulah kenyataan yang harus saya hargai.

Karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengumumkan secara resmi bahwa mulai besok, 20 November 2008, segala upaya kampanye akan saya hentikan dan kegiatan di Sekertariat RM09 Center, Jalan Yusuf Adiwinata 29, Menteng, tidak lagi berhubungan dengan urusan kampanye menuju Pemilu 2009.

Saya ingin menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membantu serta memberi simpati kepada saya selama ini.

Hal yang sama juga ingin saya sampaikan kepada semua pihak, baik yang berada di dalam maupun luar negeri, yang telah memberi dukungan terbuka terhadap kampanye saya. Saya mohon maaf bahwa kali ini harapan dan dukungan tersebut belum mampu saya emban dengan baik hingga tuntas. Mudah-mudahan, jika memang ada pintu yang terbuka, pada Pemilu 2014 saya akan mencoba lagi dan saya harap di saat itulah jalan cerita akan menjadi sedikit berbeda.

Sementara itu, saya akan kembali ke habitat saya lagi, menulis, memberi komentar, mengembangkan lembaga intelektual, dan semacamnya, untuk memberikan kontribusi yang positif. Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada, saya akan terus berusaha menyumbangkan sesuatu agar Indonesia menjadi sebuah negeri yang lebih baik lagi, lebih toleran, lebih maju dan lebih sejahtera.

Kepada para senior saya, terutama yang berada di papan teratas seperti SBY, Megawati, Jusuf Kalla, Sri Sultan HB X, Wiranto, Prabowo dan Amien Rais, saya ingin mengucapkan selamat. Kepada mereka, kalau boleh, saya ingin mengulang kembali apa yang pernah dikatakan oleh Theodore Roosevelt:

It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have them better.

The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust, sweat and blood…who errs, who comes short and short again, because there is no effort without error and shortcoming; but who does actually strives to do the deeds… who at the best knows in the end the triumph of high achievement; and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat.

Semoga para senior tersebut terus berjalan, mempertahankan integritas pribadi sambil senantiasa memperjuangkan cita-cita bagi sebuah negeri yang membanggakan kita semua.

Terimakasih.

Jakarta, 19 November 2008

Setelah membacanya, saya merasa optimisme saya meningkat. Bahwa masih ada orang-orang cerdas yang bertindak cerdas pula dan rasional dalam berpolitik. Tak bisa dipungkiri, pengunduran diri ini juga memancing spekulasi dan kecurigaan dari sebagian orang yang peduli dan merasa mengetahui ’siasat politik’. Apapun itu, saya tetap mengambil sisi positif dari apa yang dilakukan Rizal Mallarangeng tersebut.

Catatan di atas seakan membuka mata saya mengenai peta politik Indonesia yang mulai menunjukkan suasana baru dan lebih baik. Saya tahu ini masih merupakan proses awal yang masih berlanjut jauh ke depan. Tetapi setidaknya, saya mulai percaya bahwa ada harapan. Saya terinspirasi, oleh tokoh baru yang padanya saya tidak menaruh simpati sebelumnya.

Politikus, seperti halnya saya dan Anda sebagai manusia biasa, harus selalu bisa bercermin agar memahami apa, siapa, dan bagaimana diri kita seharusnya bertindak.

Maju terus Indonesia! Amiin.

Poligami dalam Poliperspektif

Waaah… sudah lama sekali saya tidak membuat post baru. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya bicarakan. Tetapi, berhubung waktu saya tersita oleh tugas kuliah… Terpaksa untuk sementara saya posting tulisan lama saya. Hmmm,memang sedikit tidak update, tetapi menurut saya masih relevan… Monggo…

S

udah menjadi stereotip kalau laki-laki dianggap tidak bisa berkomitmen terhadap ikatan perkawinan dibandingkan dengan wanita. Stereotip memang tidak selamanya sesuai realitas, namun memiliki kecenderungan untuk benar. Di Indonesia, asumsi ini seakan dipertegas dengan adanya gerakan kaum feminis modern yang menentang tindakan poligami—baik secara eksplisit maupun implisit.

Sebenarnya, apa yang salah dengan poligami?

Urusan rumah tangga adalah masalah pribadi masing-masing individu yang menjalaninya. Kalau memang si pemilik Mr. P dan Mrs. V tidak merasa keberatan, why not? Toh, selama masing-masing merasa tidak terampas haknya, kehadiran Mrs. V yang kedua ataupun ketiga dalam suatu perkawinan tidak akan menjadi suatu masalah.

Persoalan yang ada sebenarnya adalah masalah sudut pandang. Masyarakat Indonesia seakan-akan selalu diarahkan dalam perpektif tunggal dalam memandang segala sesuatu. Repotnya, hal ini tidak dilakukan secara konsisten alias dapat dengan mudah dipengaruhi oleh berbagai faktor luar. Jika dilihat dari latar belakang masyarakat Indonesia yang didominasi kaum muslim, lumrah jika wanita Indonesia tidak keberatan terhadap poligami. Namun kenyataannya tidak, para wanita generasi baru membawa semangat emansipasi yang tak kalah mutakhir pula: kesetaraan karir dan kemandirian. Kehadiran mereka mulai menggiring wanita Indonesia untuk berpikir sama, tolak poligami.

Poligami dianggap tidak menghargai wanita. Popularitas Aa Gym perlahan merosot setelah dia berpoligami, film apik “Berbagi Suami” garapan Nia DiNata pun berusaha menertawakan poligami. Tetapi, apakah selalu begitu?

Seakan ingin memberi perspektif yang kontradiktif, novel “Ayat-Ayat Cinta” karangan Habiburrahman El Shirazy mencoba memberikan makna baru tentang sahnya poligami dalam kehidupan. Setelah diangkat ke layar lebar, film religi ini berhasil mencapai box office yang tak terkira. Masyarakat pun seolah diberi ‘pencerahan’ tentang poligami. Well, ketahuan deh, ternyata sebenarnya pola pikir dan sudut pandang masyarakat Indonesia belum jauh-jauh dari pola lama.

Selesai?

Tentu saja belum. Kelompok antipoligami terus menggunakan pengaruhnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan, seorang istri mantan presiden Indonesia pun sering menyampaikan pesan ini pada setiap forum. Satu hal yang tidak disadari, sudut pandang masyarakat tidak mungkin dikerucutkan pada satu titik. Poligami tidak bisa dimaknakan dalam satu generalisasi saja.

Tanpa bermaksud mencampuradukkan bermacam sudut pandang tentang poligami, saya menganggap perlu adanya pemahaman yang lebih luas dalam menyikapinya. Seiring dengan makin terbukanya wawasan masyarakat berbagai golongan, akan tampak terlalu naif atau apatis bila kita selalu menganggap poligami sebagai sesuatu yang benar atau salah.

Kaum muslim Indonesia yang identik dengan cap konservatif, kaku, dan membelenggu secara perlahan tapi pasti harus membuka pemahaman baru. Hal ini dilakukan baik secara sengaja, alami, maupun (tampak) ‘terpaksa’.

Bagi mereka yang melakukannya secara sengaja, umumnya dilakukan untuk kepentingan yang bersifat politis maupun bidang formal lainnya. Kadang kesengajaan ini juga didorong oleh semacam keterpaksaan yang mau tidak mau harus dilakukan karena bentrokan sosial budaya yang tak terelakkan pada masa globalisasi sekarang ini. Golongan yang disebut terakhir ini cenderung dianggap ekstremis, yang sangat taat pada nilai-nilai yang diresapi dengan cara konservatif. Mereka tidak bisa lagi menolak perbedaan dengan menghindari atau memutus kontak dengan hal-hal yang dianggap berbeda atau berlawanan, tetapi harus menghadapinya.

Nah, untuk golongan ketiga yang lebih demokratis dan terbuka, sudut pandang baru terhadap poligami dapat terjadi secara alami. Karena kini banyak kalangan muslim yang memiliki kekuatan ekonomi luar biasa dan memasuki ‘kelas’ para sosialita di kota-kota besar. Pandangan konservatif yang sudah lebih kabur mendorong munculnya alternatif perspektif.

Namun, tetap saja ada dua pilihan bagi golongan metropolis ini, menolak poligami (yang bisa dianggap pelepasan nilai-nilai konservatif keagamaan dan pengagungan independensi kaum urban masa kini) atau tidak mempermasalahkannya (tidak peduli, toh perselingkuhan sering dijadikan ‘opsi’)?

Sebenarnya, memahami poligami dalam sebuah perspektif tidak berarti harus mengganti kacamata lama dengan kacamata baru.

Para laki-laki yang tumbuh di lingkungan yang setidaknya memiliki atmosfer religius, acapkali menggunakan alasan agama untuk membenarkan poligami dan ‘memaksa’ para wanita dari kalangan sama untuk menerima itu semua sebagai sebuah hal yang tidak boleh ditolak jika memang sang suami telah memutuskan. Wanita yang sedikit lebih berani mengungkapkan ketidaksetujuannya memilih memutus hubungan secara psikologis dengan suami atau bahkan memilih perceraian.

Kalangan wanita yang pro feminisme menolak mentah-mentah poligami untuk alasan apapun. Beberapa yang ekstrem justru kadang menantang, “Kalau pria bisa berpoligami, poliandri juga sah-sah saja dong?” walaupun mungkin itu hanya gertakan, mengingat wanita dianggap lebih mampu menjaga cinta dan kesetiaan dan cenderung memilih pasangan untuk sehidup semati (soulmate).

Tanpa bermaksud bersikap netral dan cari aman, saya mencoba lebih moderat dengan menarik benang merah di antara keduanya yang mungkin bisa menjadi solusi.

Sebenarnya, aturan agama Islam dapat dipahami secara lebih fleksibel dan tak terlalu membelenggu atau mengikat seperti anggapan masyarakat kita sendiri pada umumnya. Baik kalangan atas maupun bawah umat Islam (ditinjau dari segi finansial dan budaya) lebih sering mengartikan poligami sebagai suatu hak yang ‘disahkan’ agama. Sebaliknya, golongan feminis yang sering menuntut kesetaraan hak (walaupun seringkali absurd, karena mereka juga menuntut privilege sebagai perempuan) menganggap poligami adalah pengkhianatan dan perampasan hak wanita dalam rumah tangga untuk memperoleh keadilan. Karena dalam beberapa contoh, poligami menjurus ke tindak semena-mena suami terhadap istri.

Ah, sepertinya memang kita perlu mengelap kacamata kita agar bisa melihat semuanya dengan lebih jelas. Dalam nilai religi dan budaya timur pun, poligami tidak seharusnya menjadi halal dan dapat dilakukan setiap lelaki sebagai sebuah hak. Islam menghendaki poligami yang adil, artinya sang suami dapat membagi setiap aspek rumah tangga secara setara untuk setiap istrinya. Tidak hanya harta, namun juga cinta dan kedekatan (intimacy). Sebagai manusia biasa, apakah setiap laki-laki mampu? Tentu tidak. Apalagi, seperti yang pernah dikatakan komedian Eddie Murphy, “Wanita membutuhkan cinta sebagai alasan untuk berhubungan seks, sedangkan laki-laki hanya membutuhkan ranjang.”

Apabila seseorang merasa mampu berpoligami karena tidak memiliki masalah finansial dan yakin kalau dirinya dapat bersikap adil, apakah sang wanita yang masih berstatus istrinya telah sepenuhnya rela untuk menerima kehadiran wanita lain dalam kehidupan rumah tangganya? Karena, jika poligami dipaksakan terjadi, sang istri akan selalu merasa ada ganjalan di hati walaupun beberapa diantaranya mencoba untuk ikhlas (iya kalau berhasil, jika tidak?). Kalau dari awal saja tidak ada ketidakadilan perasaan yang dirasakan istri, bagaimana mungkin keadilan itu akan benar-benar diwujudkan? Keadilan dan kerelaan palsu mungkin saja terjadi, tetapi tentunya ini harus dihindari karena dapat menjadi bom waktu yang dapat meledak jika saatnya tiba.

Sang istri harus dapat benar-benar rela terlebih dahulu, tanpa dipaksakan. Keadilan dan kesetaraan hak yang dijunjung dalam poligami jangan sampai berawal dari keterpaksaan satu pihak, tetapi benar-benar dimulai dari kerelaan kedua belah pihak. Dengan ini, poligami tidak menjadi mudah, namun juga tidak sulit. Sang istri juga harus mempertimbangkan kondisi suami, si calon istri baru, dan keadaan rumah tangganya sendiri sejauh ini.

Pada akhirnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, poligami dapat menjadi kontroversi jika diangkat dalam wacana. Tetapi sebenarnya, semua bergantung individu masing-masing karena poligami termasuk masalah personal dalam setiap rumah tangga.

Apapun sikap Anda, saya ingin berbagi ungkapan favorit saya yang pernah disampaikan Alyssa Milano, “Poligami merupakan keinginan alami dan normal bagi setiap laki-laki, tetapi akan menjadi hadiah perkawinan yang membahagiakan bagi seorang wanita apabila laki-laki bersedia untuk tidak melakukannya.”

Well, semuanya memang terserah Anda.

Lagu Selingkuh

Coba perhatikan beberapa lagu yang akhir-akhir ini diproduksi industri musik tanah air, ada satu kecenderungan yang—sebenarnya biasa saja—bagi saya memuakkan, aneh, dan…apa lagi ya? Yah, pokoknya begitulah.

Bukan, bukan. Saya tidak sedang menyinggung band-band baru yang meniru musik Kangen Band (karena bagi saya hal ini, ah sudah cukuplah… toh akhirnya tetap bergantung ke selera masing-masing orang juga,kan?).

Yang saya maksud adalah munculnya lagu-lagu yang bernuansa perselingkuhan, yang justru dinyanyikan secara ceria dan bangga seakan-akan selingkuh itu suatu hal unik yang akan menarik perhatian jika dinyanyikan dalam sebuah lagu. Dengar judulnya saja sudah membuat kita mengernyitkan dahi, ‘Jadikan Aku yang Kedua’, ‘Nikmat Mendua’,halahh… seperti tidak ada judul lain saja. Selingkuh dan diselingkuhi kok mau,ya? Istilahnya, sok asik gila…

Sejauh ini, hanya satu lagu selingkuh yang saya anggap keren, ‘Sephia’-Sheila on 7. Nuansanya dark, serius, melow tapi terkesan tough, dan itulah lagu tentang selingkuh yang seharusnya bisa diterima. Bukan malah memohon orang lain untuk selingkuh atau bangga karena bisa main-main dalam perselingkuhan… sebegitu rendahkah?

Ya, sudahlah… kalaupun ada yang suka dengan lagu-lagu itu juga nggak masalah. Memang, sebenarnya secara musikalitas, lagu-lagu tentang selingkuh itu tidak buruk. Ini cuma sekedar unek-unek saya, cuma opini alias pendapat. Boleh, kan?

Front Pembela(?) Islam

Menjadi Islam sekarang ini terasa lebih sulit. Walaupun kalau mau dianggap mudah juga bisa-bisa saja. Tetapi bukan berarti ini menjadi alasan saya untuk meninggalkan status saya sebagai muslim. Tidak, tidak. Selain karena nilai religiusnya (menurut pandangan saya sebagai pemeluk agama), Islam memiliki nilai-nilai historis dan segala aspek keilmuan yang terlalu berharga untuk ditinggalkan dan diabaikan (menurut saya sebagai pemikir—maksudnya, orang yang selalu berusaha berpikir). Tantangan yang dihadapi Islam meningkat levelnya di dunia internasional akibat konspirasi maupun tindakan kelompok-kelompok teroris atau anarkhis yang mengatasnamakan Islam.

Baru-baru ini, Islam kembali menjadi sorotan publik akibat tindakan FPI (Front Pembela Islam) beserta beberapa ormas lain yang menamakan diri Laskar Islam melakukan penyerangan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang sedang melakukan aksi damai 1 Juni 2008 di sekitar Tugu Monas dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila.

MUI menyayangkan aksi kekerasan ini, walaupun secara implisit ‘menyalahkan’ AKKBB yang dianggap memprovokasi FPI dengan mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Ahmadiyah yang jelas-jelas telah divonis sesat oleh MUI.

Terlalu panjang kalau sekarang saya harus menjelaskan di mana keberpihakan saya atas kasus ini dan kasus lain yang menyangkut kompleksitas Islam (kali lain saya akan membahasnya lebih jauh). Tetapi yang jelas, apapun alasannya, please, jangan gunakan kekerasan verbal sarkastis apalagi fisik dalam menyatakan pertentangan pada publik. Apapun dasarnya, hal-hal seperti itu hanya menempatkan FPI sebagai pihak bersalah. Siapapun yang melakukan hal semacam itu di negara yang (sangat) plural cenderung akan mendapat serangan balik, disudutkan, dan dicap ‘bersalah’.

Tanpa dapat saya jelaskan lebih jauh (lagi-lagi kali lain saja saya bahas), saya tahu bahwa visi dan misi dalam Islam adalah hal positif yang ideal. Tetapi, justru karena ‘terlalu’ idealnya, visi itu tidak dapat dengan mudahnya dipaksakan dalam suasana pluralistik yang telah eksis (dan akan terus eksis) seperti Indonesia. Islam harus realistis, hadapi kenyataan dengan positif tanpa terlalu emosional. Islam tidak seharusnya memaksa, FPI seakan makin tercitra sebagai golongan konservatif ekstrem, yang melawan kenyataan dengan emosi, berkebalikan dengan konservatif non-ekstremis yang lebih memilih diam dan menghindar dari kenyataan yang—sebut saja—‘penuh dosa’.

Mengenai Ahmadiyah, langkah yang ditempuh sudah cukup jauh dengan adanya fatwa dari MUI. Kalaupun ada yang berusaha menentangnya, bukan tindakan bijak apabila kekerasan dipilih sebgai jalan keluar untuk membela fatwa tersebut. Kekerasan tidak menjamin sesuatu berjalan mulus, malah cenderung gagal. Toh, fatwa MUI tidak menjamin penganut Ahmadiyah meninggalkan keyakinannya? Apalagi dengan kekerasan?

Sebagai sebuah ajaran, sudah sewajarnya Islam memiliki ketegasan. Islam memiliki dalil yang juga kuat untuk mengklaim penyimpangan Ahmadiyah. Demokratis bukan berarti seenaknya membebaskan berbagai aliran baru yang bermunculan. Muslim Indonesia memiliki kewajiban untuk meluruskan apa yang terjadi dalam komunitas Islam, jangan sampai muncul perpecahan-perpecahan dan penodaan terhadap ajaran Islam murni yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan (dalam artian, memiliki bukti otentik, dapat dijelaskan setiap kandungannya, dan sesuai dengan kehidupan manusia).

Demokrasi jangan sampai menimbulkan chaos. Kita tidak bisa murni menggunakan ‘asas’ Gus Dur yang “Gitu aja kok repot…” dan “Biarin aja!”. Memang, segala sesuatu itu pada dasarnya bergantung kedaulatan masing-masing individu. Tetapi, kalau semua mau dibiarkan, siapa dan teori mana yang dapat menjelaskan bahwa setiap individu dapat bertanggung jawab tanpa aturan tegas?

Sekali lagi, tegas bukan berarti terlalu keras. Memaksa bukan menghakimi seenaknya. Sedikit terkait dengan hal tersebut, Andy Mallarangeng pernah mengatakan dalam sebuah dialog, “Demo boleh-boleh saja. Asalkan damai, maka demo menjadi bumbu demokrasi. Tetapi jika ada oknum yang melakukan kekerasan, bukan pemerintah lagi yang dihadapi, tetapi aparat.”

Sampai kapanpun, tantangan umat Islam memang tetap satu hal besar, menjadi Islam yang sebenar-benarnya.

Apapun kebijakan yang diambil selanjutnya, semoga dapat proporsional. Pembubaran FPI yang sekarang didengungkan, bisa saja menjadi keputusan final. Tetapi, kontrol dalam masyarakat dan agama harus tetap ada. Bukan hanya Islam, tetapi berlaku universal.

BBM dan Kolonialisme: Saatnya Berpikir (Lebih Keras)

Sekarang harga BBM sudah naik, dan pro-kontranya masih berlanjut sampai sekarang. Bagi sebagian orang yang membaca post saya sebelumnya mungkin akan menganggap saya pro-pemerintah. Yeah, boleh saja menganggap begitu. Walaupun sejujurnya saya katakan tidak. Tidak jadi masalah. Karena, masalah kenaikan harga BBM ini bukan lagi siapa mendukung siapa, pemerintah atau rakyat kecil, aparat atau mahasiswa. Ini saatnya semua elemen masyarakat bersatu dan meningkatkan percaya diri bahwa kita semua bisa keluar dari resesi ekonomi ini. Ini saatnya setiap orang mulai berpikir kreatif dan bertindak, apa yang seharusnya dilakukan.

Bagaimanapun juga, kenaikan harga BBM bisa memberi pengaruh positif dan justru malah menjadikan masyarakat Indonesia dapat menjadi lebih maju dibandingkan dengan jika kita masih hidup stagnan dengan harga BBM yang terus disubsidi.

Saya menganalogikan kenaikan harga BBM seperti imperialisme barat yang akhirnya menciptakan kolonialisme negara-negara asing (khususnya Eropa) di Indonesia. Penjajahan yang banyak dipandang sebagai bentuk penyengsaraan rakyat pribumi sebenarnya adalah hal positif yang mengarah pada progres suatu bangsa menuju peradaban yang lebih baik.

Indonesia tidak akan pernah merasakan artinya perlu bersatu dan berjuang tanpa adanya bangsa asing yang berusaha memecah belah dan menguasai aset-aset lokal. Hidup sulit dalam penjajahan justru membuat bangsa Indonesia dipaksa untuk mengembangkan pola berpikir politik dan strateginya ke arah yang lebih maju, membuat rakyat kita tidak berleha-leha dengan hidupnya yang stagnan bersama kekayaan alam yang dimiliki yang belum tentu dapat dieksplorasi dengan baik.

Secara histories, bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang peradabannya maju. Malah bisa kita golongkan sebagai bangsa yang peradabannya terbelakang apabila dibandingkan dengan peradaban-peradaban di Eropa. Di saat peradaban di Romawi dan Yunani telah mengalami berbagai pasang surut pemerintahan dan kekuasaan, bangsa Indonesia baru mengakhiri zaman prasejarah dan masuk pada peradaban yang mengenal tulisan. Hal ini perlu kita ketahui agar kita mengetahui di mana posisi awal kita di antara bangsa-bangsa lain.

Mekanisme penjajahan adalah mekanisme alami yang memang harus dialami setiap bangsa agar dapat lebih maju, baik yang tergabung dalam posisi terjajah maupun penjajah. Bangsa Eropa menjajah negara-negara Asia—termasuk Indonesia—bukan tanpa sebab. Mereka lebih dulu hidup dalam kondisi yang sulit dibandingkan dengan bangsa Indonesia. Mereka hidup tidak dikelilingi lingkungan geografis yang mendukung munculnya kekayaan alam yang berlimpah seperti yang ada di sekeliling orang-orang Indonesia.

Dengan kondisi sulit tersebut, otak mereka dipaksa berpikir kreatif lebih banyak dibandingkan bangsa-bangsa yang sudah hidup dengan kekayaan alam. Pola berpikir kreatif itu yang akhirnya menghasilkan kemauan untuk bertindak dan berusaha lebih keras untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Di saat tidak semua kebutuhan terpenuhi dalam lingkungan tinggal mereka yang sempit, muncullah kemauan dan rasa ingin tahu untuk mencari daerah lain (discovery) yang dapat memenuhi kebutuhan mereka hingga membawa mereka ke pulau-pulau penghasil rempah-rempah—yang salah satunya adalah Indonesia.

Masuknya kolonialisme di Indonesia membuat masyarakat Indonesia berpikir untuk keluar dari situasi terjajah dan diperas potensi alamnya. Hingga akhirnya muncul pergerakan-pergerakan yang berlanjut menjadi perjuangan mencapai kemerdekaan. Selama kondisi terjajah, bangsa Indonesia sebenarnya tidak melulu dirugikan. Justru pengaruh dari peradaban Eropa yang sudah lebih maju dalam pola pikir dan teknologi secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi dan mendidik bangsa Indonesia menjadi lebih berkualitas.

Namun, bukan berarti karena itu penjajahan itu boleh dipertahankan eksistensinya. Karena, bagaimanapun juga, pola pemerintahan absolut yang dijalankan bangsa barat dalam kolonialisme akan membawa kehancuran dan ketidakadilan. Pemimpin yang berkuasa memiliki kecenderungan untuk sewenang-wenang dan korupsi, penguasa yang absolut pasti berbuat sewenang-wenang dan merampas hak-hak rakyatnya.

Di sinilah perjuangan merebut kemerdekaan menjadi suatu hal penting dan menjadi momen kontemplatif bagi generasi-generasi selanjutnya. Mekanisme kolonialisme menjajah dan terjajah ini akhirnya menciptakan bangsa-bangsa hasil perjuangan dan proses berpikir yang panjang, bukan sekedar bangsa-bangsa tanpa konflik tanpa pergerakan (karena mustahil pula sebuah bangsa yang tanpa konflik). Bangsa yang lahir dari mekanisme menjajah dan terjajah akan memiliki kekuatan dan (seakan-akan) kedaulatan lebih yang membawa bangsa-bangsa tersebut menjadi bangsa-bangsa yang aktif dan partisipatif serta diperhitungkan dalam percaturan poltik global.

Kenaikan harga BBM ini juga merupakan hasil proses perundingan dan pemikiran yang panjang yang dilakukan pemerintah—presiden dan kabinetnya. Setelah menaikkan harga BBM dua kali selama masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak semudah itu memutuskan kenaikan harga BBM. Kita juga merasakan ada proses tarik-ulur sebelum akhirnya harga BBM diputuskan naik oleh pemerintah untuk yang ketiga kalinya. Sebagian besar masyarakat memang tidak memerhatikan proses panjang perumusan anggaran negara dengan segala polemiknya (harga minyak dunia yang melesat gila-gilaan), sehingga dapat dimaklumi apabila banyak yang protes dan menganggap pemerintah sebegitu mudahnya membebankan masalah ini pada rakyat.

Beberapa analis menyayangkan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebagai konsistensi negatif. Pemerintah dianggap tidak dapat belajar dari apa yang terjadi saat pemerintah menaikkan harga BBM sebelumnya. Seharusnya pemerintah dapat mencari cara lain untuk mengatasi masalah kenaikan harga minyak dunia dengan mengoptimalkan sector-sektor yang menghasilkan dan menjanjikan bagi negara sehingga kita tidak akan terlalu teprengaruh fluktuasi harga minyak. Bukan malah meminta maaf dan mengatakan kepada rakyat bahwa kenaikan harga BBM adalah langkah pamungkas yang harus diambil oleh pemerintah yang tidak berdaya menghadapi harga minyak dunia yang melonjak sangat signifikan.

Apa yang dikatakan para analis tersebut memang sebuah masukkan positif. Tetapi, kondisi riil yang ada tidak semudah itu. Proses perbaikan dan restrukturisasi dalam pemerintahan saja membutuhkan jangka waktu, apalagi mengatasi problematika bangsa Indonesia yang kompleks. Kenaikan harga minyak dunia yang signifikan adalah hantaman yang keras dalam proses panjang itu, dan tentunya bukan hal sepele yang dapat segera dinetralisasi dalam jangka waktu yang singkat.

Keputusan telah menjadi keputusan yang bukan lagi harus diutak-atik kembali. Penolakan dengan aksi anarkis justru hanya menghabiskan energi dengan sia-sia serta mempersulit dan memperumit keadaan. Selayaknya kolonialisme yang telah dijabarkan sebelumnya, kenaikan harga BBM harus kita anggap sebagai proses pemaksaan berpikir kreatif dan inovatif yang menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat agar bangsa Indonesia bisa keluar dari kondisi sulit ini dan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Beberapa poin penting dari kenaikan harga BBM bisa kita jadikan pemicu ke arah yang lebih positif. Pertama, kenaikan harga BBM ini dapat menyadarkan masyarakat (khususnya kalangan menengah) bahwa minyak itu mahal dan harus dihemat penggunaannya. Dengan subsidi yang dilakukan pemerintah sejak orde baru membuat masyarakat terlena dan tidak sadar bahwa minyak adalah bahan bakar yang terbatas (proses pembentukannya memerlukan jutaan tahun, sementara pemakaiannya terus berlangsung sepanjang hari) dan mahal. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini sehingga tidak hemat energi. Kenaikan harga BBM bisa jadi hal yang mencekik rakyat, tetapi bisa juga menjadi sarana instan untuk memaksa masyarakat agar lebih bijak menggunakan energi.

Kedua, tentu saja penghematan saja tidak cukup. Hemat energi tidak dapat mengatasi krisis energi secara permanent seperti kita terbebas dari kolonialisme. Pencarian bahan bakar alternatif mutlak harus dilakukan. Di sinilah proses berpikir kreatif dan inovatif harus digunakan. Terbukti, setelah kenaikan harga BBM, banyak orang yang mulai bertindak kreatif dengan caranya sendiri menciptakan energi alternatif pengganti BBM. Biogas, bioetanol, tinja manusia, dan beberapa alternatif lain dapat kita lihat penerapannya di televisi. Hal ini seharusnya menjadi motivator bahwa kondisi sulit ini dapat diatasi dengan usaha yang inovatif.

Ketiga, kenaikan harga BBM saat ini bukan lagi hal yang harus ditentang mati-matian bahkan hingga menimbulkan tindakan anarkis dan konflik baru antara mahasisawa dan aparat. Demonstrasi yang dilakukan juga melibatkan pemggunaan energi yang sia-sia (tidak sedikit demonstran yang melakukan arak-arakan kendaraan dan aksi pembakaran). Lebih baik energi yang ada dipergunakan untuk membantu pemberian dan mekanisme pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, terlepas dari pro-kontra yang ada mengenai efek negatif BLT bagi mental masyarakat di masa mendatang. Mahasiswa dapat juga mengerahkan kekuatan untuk mengadakan aksi social pemberian bantuan dan persuasi bagi kalangan atas agar melakukan hal yang sama sebagai bentuk protes yang konstruktif dan lebih baik. Lebih baik kita selesaikan dulu bantuan jangka pendek dari pemerintah yang sudah terlanjur dirancang dan dikoordinasikan sebelum kita melakukan tindakan selanjutnya untuk jangka panjang. Memang, penolakan atas BLT tidak berarti menentang pemerintah. Dalam sebuah episode Democrazy di MetroTV, seorang pejabat pemerintah daerah mengemukakan alasannnya menolak BLT. Selain karena menciptakan mental pengemis pada rakyat, proses pendataan yang merepotkan pemerintah daerah juga malah menimbulkan ketidakadilan karena akan muncul orang-orang yang merasa miskin tetapi tidak terdata. Dia mengusulkan, lebih baik bantuan itu diberikan langsung untuk pengembangan sarana umum untuk masyarakat. Sebagi contoh, diberikan dana untuk dinas kesehatan sehingga setiap orang yang sakit dan tidak mampu (dibuktikan secara riil) dapat langsung dibantu tanpa perlu didata karena semakin didata maka semakin banyak rakyat yang tanpa malu-malu mengaku miskin sehingga jumlah orang miskin makin membengkak dan justru orang miskin yang tidak melapor akan kehilangan haknya. Ini merupakan pemikiran yang dapat dipertimbangkan dan merupakan bentuk loyalitas kepada pemerintah, bukan penentangan semata.

Yang terkahir, pemerintah memang sudah seharusnya merencankan dengan lebih matang agar pengembangan sector-sektor vital lain dapat mengatasi krisis ekonomi di Indonesia secara perlahan namun pasti. Tidak hanya menghandalkan kontrol dan perhitungan ekonomis tanpa upaya serius perbaikan dan pemanfaatan sector-sektor penting yang strategis dan menguntungkan dalam segala aspek.

Kenaikan harga BBM memang bukan hal sepele yang hanya bisa kita terima keadaannya atau justru semata-mata ditentang habis-habisan. Hal ini menegaskan bahwa dibutuhkan proses partisipatif dari masyarakat yang lebih kreatif dan inovatif mengatasi kesulitan ini bersama-sama dengan optimistis.

Bukan sekadar menunjukkan keprihatinan tanpa solusi yang dilakukan seorang tokoh politik untuk menarik perhatian masyarakat di media massa dan hanya bertujuan menyerang lawan politiknya. Untuk hal yang satu ini, saya malah ragu masyarakat akan bersimpati, karena masyarakat sudah muak. Politik adalah seni membangun suatu bangsa, bukan trik-trik memperebutkan posisi pemimpin, eh, penguasa. Sebuah attacking campaign yang kurang efektif.

Anies Baswedan’s Analysis on Terrorism

What I’m going to cite below is a brilliant analysis (it’s not a brand new stuff, indeed) from Anies Baswedan, rector of Paramadina University. He’s the youngest one who’s got that position, he achieved his doctoral degree from Northern Illinois University for Political Science, and—heck—he’s chosen one of 100 world intellectuals 2008 by Foreign Policy Magazine. I’ve been looking for his most popular writing entitled ‘Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory’. Could anyone help me?

By the way, he came with a good vision. Here, he explains rational approach to view terrorism in a proper way. Check this out.

Menganalisa Terorisme: Kultural dan Rasional
Oleh : Anies Rasyid Baswedan

Ph.D di North Illionis, AS

Member Milis Ppi India

Pertanyaan klasik soal terorisme masih terus mengambang dan belum terjawab secara tuntas: mengapa mereka melakukan teror? Sejak September 2001, begitu besar sumber-daya dialokasikan untuk menjawab pertanyaan ini. Menurut salah satu database buku terbesar di dunia, WorldCat, sejak 2001 telah terbit lebih dari empat ribu buku tentang terorisme. Dan, tak terhitung analisa artikel pada topik yang sama.

Melihat besarnya perhatian terhadap terorisme, maka menarik untuk dikaji framework analisa (analytical framework) yang digunakan, dan implikasi penggunaan sebuah framework terhadap pemahaman kita tentang terorisme.

Terorisme memiliki tiga komponen: Pelaku Teror (Teroris), Tindak Teror, dan Sasaran Teror. Adapun sebab terjadinya teror bisa ditelusuri dengan menggunakan dua framework analisa yaitu Kultural dan Rasional. Pertama, framework cultural memandang perilaku, sikap, dan perbuatan sebagai penjelmaan nilai, sistem kepercayaan, atau ideologi (Berger, 1995; Ross, 1999).

Dalam konteks terorisme, framework kultural memfokuskan pada korelasi antara nilai/ideologi dan teroris. Framework ini mencari penjelasan tentang sebab teror dengan cara mengkaji ideologi dan nilai para teroris. Dengan kata lain, inti dari framework ini adalah interpretasi nilai terhadap aksi (Darnton, 1985; Taylor, 1985).

Kedua, framework rasional memandang perilaku, sikap, dan perbuatan sebagai fungsi dari pilihan-pilihan yang ada di hadapannya (North, 1981; Olson, 1965). Aktor ini bisa berupa individu ataupun kelompok (Przeworski, 1993). Framework rasional memandang tindakan teror sebagai bentuk interaksi dan konflik antara teroris dan sasaran teror (Crenshaw, 1998).

Karena itu, framework rasional memfokuskan analisanya pada korelasi antara teroris dan sasaran teror. Untuk tujuan analisa, pendekatan rasional ini tidak memandang sasaran teror semata-mata sebagai korban, tetapi sebagai aktor. Inti dari framework rasional adalah aktor yang berinteraksi secara kalkulatif (Levi, 1999).

Serangan teror yang menyedot perhatian dunia yaitu 9-11 di AS atau 10-12 di Bali, pelakunya diidentifikasi sebagai muslim, ekstremis, dan terkait dengan Alqaidah. Hal ini berimplikasi pada lonjakan perhatian tentang hubungan antara Islam dan terorisme.

Lonjakan perhatian ini tecermin pada peningkatan luar biasa dalam penerbitan/penjualan buku dan artikel, konferensi, program TV dokumenter, dan dana penelitian untuk mengkaji Islam dan kekerasan/teror. Lonjakan perhatian terhadap agama yang dipeluk oleh pelaku teror mengindikasikan dominasi framework kultural dalam diskursus tentang terorisme.

Dalam framework kultural ini, para analis menganalisa soal terorisme dengan fokus pada nilai-nilai Islam dan umat Islam. Contoh yang menggunakan framework ini secara ekstrem adalah Jerry Farwell yang tegas-tegas mengatakan bahwa ajaran Islam bermuatan terorisme.

Atau yang lebih moderat dan intelektual seperti Bernard Lewis dan Paul Berman di AS sekadar menyebut sebagian kecil saja, yang menganalisa soal terorisme dengan fokus pada nilai-nilai Islam dan umat Islam. Atau juga kolumnis terkemuka harian The New York Times, Thomas Friedman, yang berkeliling dunia terutama ke negara-negara Muslim, menganalisa kompleksitas sosial-politik-religius masyarakat muslim untuk menjelaskan mengapa pemuda muslim sampai melakukan teror.

Buku Friedman ”Longitudes and Attitudes: Exploring the World After September 11” dan program TV dokumenternya ”Tracing the Roots of 9/11” mencerminkan framework kultural ini. Terlepas dari analisa komprehensif dan mendalam yang bisa dihasilkan, fokus analisanya hanya mencakup dua komponen yaitu (1) tindak teror, dan (2) pelaku teror termasuk nilai, sistem kepercayaan, serta ideology pelaku teror tersebut.

Di satu sisi, dominasi framework kultural bisa memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Di sisi lain, dominasi ini adalah simbol keterjebakan paradigm (paradigm entrapment). Disebut jebakan paradigma karena makin banyak analisa dan penelitian yang dilakukan dalam framework ini, maka makin sulitlah menjelaskan secara tuntas, komplet, dan objektif tentang sebab terjadinya teror. Hal ini terjadi karena terlewatkannya komponen ketiga yaitu sasaran teror.

Framework kultural memang bermanfaat untuk menjelaskan modus teror. Tapi framework ini gagal menjelaskan (1) mengapa sekelompok orang memilih teror? (2)Mengapa teroris menjadikan pihak tertentu sebagai sasaran teror? Dan (3)Mengapa tindakan teror muncul pada waktu-waktu tertentu padahal variabel-variabel kultural yang dijelaskan itu sudah eksis berabad-abad? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan analisa tentang korelasi antara teroris dan sasaran teror. Di sinilah framework rasional diperlukan.

Dalam framework rasional fokusnya pada korelasi antara teroris dan sasaran teror. Framework ini mengeksplorasi (1) kebijakan/langkah yang dibuat baik oleh teroris maupun oleh sasaran teror, dan (2) implikasi kebijakan/langkah itu pada hubungan antarkeduanya. Framework ini mengkaji korelasi antara teroris dan sasaran teror dalam aspek kesamaan-kepentingan, konflik-kepentingan, dan pola interaksi di antara keduanya.

Dalam framework rasional, teroris maupun sasaran teror dipandang sebagai actor rasional dan strategis. Mereka rasional dalam arti tindakan mereka konsisten dengan kepentingannya dan semua tindakannya mencerminkan tujuan mereka. Mereka strategis dalam arti pilihan tindakan mereka (1) dipengaruhi oleh langkah yang sudah dan yang akan dilakukan aktor lainnya (lawannya) dan (2) dibatasi oleh kendala (constrain) yang dimilikinya.

Di sinilah perbedaan kedua framework itu dalam menganalisa terorisme. Framework kultural memfokuskan pada satu aktor yaitu teroris, sementara framework rasional memfokuskan pada dua aktor, yaitu teroris dan sasaran teror. Framework kultural menganalisa korelasi nilai-nilai dengan tindakan teroris sementara framework rasional menganalisa korelasi tindakan teroris dengan tindakan
sasaran teror.

Dengan kata lain, framework kultural berasumsi bahwa nilai-nilai menghasilkan teror, sementara framework rasional berasumsi bahwa kalkulasi strategis antaraktor menghasilkan teror. Dominasi framework kultural ini berdampak pada konstruksi pemahaman yang parsial tentang terorisme. Parsial karena public diarahkan untuk memberikan perhatian pada teroris dan tindakan teror, sementara sasaran teror dilewatkan. Pemahaman yang parsial ini cenderung mengarah pada solusi yang parsial dan temporer.

Di Eropa misalnya, sejak 1960an sampai 1980an, terorisme merebak. Penculikan, pembunuhan, dan pengeboman yang dilakukan kelompok teroris macam Red Brigades di Italia, Red Army Faction di Jerman, ETA dan GRAPO di Spanyol, atau Irish Republican Army di Inggris berhasil menggetarkan Eropa. Akan tetapi, akhirnya kelompok-kelompok itu tenggelam karena salah satunya framework analisa yang digunakan dalam menilai dan memformulasikan respon terhadap terorisme adalah framework rasional.

Meskipun kelompok-kelompok inipun melakukan aksi bunuh diri, tapi pemerintah, rakyat, dan analis di Eropa tidak kemudian berkutat mengeksplorasi korelasi antara teroris dengan marxism di Itali, Jerman, Spanyol, atau dengan katholikism di Irlandia sebab memang dari korelasi itu tidak akan ditemukan sebab terorisme. Mereka memilih mengkaji korelasi teroris dan sasaran teror.

Dari korelasi antardua aktor ini ditemukan akar persoalannya. Persoalan yang menyebabkan kelompok-kelompok memilih teror sebagai bentuk “interaksi” dengan pemerintah-pemerintah di Eropa. Pengalaman ini memberikan isyarat tentang pentingnya membebaskan diri dari jebakan paradigma ini dengan cara mengadopsi framework rasional.

Pengadopsian framework rasional memang lebih menantang daripada framework kultural. Framework rasional mengharuskan analis untuk mengevaluasi langkah kebijakan, dan strategi yang digunakan oleh kedua pihak: teroris dan sasaran teror. Menganalisa secara kritis langkah dan tindakan yang dilakukan oleh teroris itu mudah dan politically correct. Tetapi menganalisa secara kritis langkah dan tindakan yang telah dilakukan oleh sasaran teror bisa jadi adalah persoalan tersendiri.

Di sini analis berhadapan dengan batas tipis antara dua anggapan yaitu (1)dianggap sebagai analis yang objektif dan rasional, atau (2) dianggap sebagai simpatisan teroris karena menganalisa secara kritis sasaran teror, di saat “sasaran” sedang jadi “korban”. Karena batas yang tipis itulah, sedikit analis mainstream yang “berani” dan mau mengadopsi framework rasional ini dalam analisanya.

Meski framework kultural itu valid dan penting, tapi dalam konteks terorisme pengadopsian framework rasional lebih relevan dan urgen. Sayangnya, semakin sedikit analis yang menggunakan framework rasional maka semakin kecil pula kemungkinan munculnya solusi yang tepat dan permanen. Padahal, pengadopsian framework rasional ini menguntungkan karena bisa menjelaskan dua kondisi penting yaitu (1) kondisi yang memunculkan dan (2) kondisi yang meredam terjadinya teror. Pemahaman atas kondisi inilah yang penting bagi pencegahan munculnya teror.

(source: http://www.arsip-milis.s5.com/politik4.htm)